TEKNIK PENGELOLAAN PERIKANAN

Karena hampir sebagian besar sumberdaya ikan merupakan sumberdaya alam yang bersifat open access, maka berdasarkan pengkajian teoritis maupun empiris, sumberdaya tersebut akan menipis karena rakyat merasa sumberdaya yang terkandung dalam laut tersebut adalah “milik bersama”. Namun demikian, jarang sekali tindakan pengelolaan dilakukan pada stok yang masih virgin (belum dimanfaatkan atau dimanfaatkan tetapi pada tingkat yang sangat rendah). Lebih sering pengelola dihadapkan pada kondisi perikanan yang ditandai oleh penurunan laju hasil tangkapan, kelimpahan populasi ikan yang rendah, dan overcapitalization dalam bentuk kapal dan peralatan penangkap ikan. Tantangan bagi pengelola adalah menciptakan sesuatau kerangka kerja institusional dan legal melalui perundang-undangan atau peraturan-peraturan dimana tingkat upaya penangkapan ikan dikehendaki dapat dilaksanakan.

                        Teknik pengelolaan perikanan dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya :
  1. Pengaturan ukuran mata jaring (dari pukat atau alat tangkap yang digunakan)
  2. Pengaturan batas ukuran ikan yang boleh ditangkap, didaratkan,atau dipasarkan.
  3. Kontrol terhadap musim penangkapan ikan (opened or closed season).
  4. Kontrol terhadap daerah penangkapan (opened or closed areas).
  5. Pengaturan terhadap alat tangkap serta perlengkapannya di luar pengaturan ukuran mata jaring (mesh size).
  6. Perbaikan dan peningkatan sumberdaya hayati (stock enhancement).
  7. Pengaturan hasil tangkapan total per jenis, kelompok jenis, atau bila memungkinkan per lokasi atau wilayah.
  8. Setiap tindakan langsung yang berhubungan dengan konservasi semua jenis ikan dan sumberdaya hayati lainnya dalam wilayah perairan tertentu.
                        Meskipun ini semua merupakan suatu daftar yang cukup komprehensif, dua hal penting yang tidak dimasukkan ke dalamnya dapat dikemukakan yaitu :
  1. Pengendalian langsung terhadap jumlah total penangkapan (misalnya suatu pembatasan terhadap jumlah kapal), serta alokasi bagian dari setiap kuota dari antara berbagai negara.
  2. Beberapa regulasi yang bisa dilaksanakan seperti di atas serta setiap regulasi lain yang dapat digolongkan ke dalam salah satu dari dua kelompok (atau ke dalam kedua kelompok) yang berkaitan apakah mereka akan berpengaruh terhadap ukuran atau kondisi ikan yang tertangkap (terutama ukuran minimum) atau jumlah total upaya penangkapan. Pengaruh mereka dapat ditentukan dari kurva yang menggambarkan hasil tangkapan total dengan jumlah upaya penangkapan, atau ukuran ikan pertama kali tertangkap, seperti yang ditentukan dari pengkajian biologis.
                        Selanjutnya dalam melaksanakan teknik-teknik pengelolaan tersebut harus dianalisis pemenuhan kriteria yang mencakup efisiensi ekonomi, fleksibilitas, dan kelayakan untuk implementasinya. Pertimbangan sosial dalam pengertian keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pengambilan kebijakan pengelolaan sering menentukan keberhasilan upaya pengelolaan dan banyak kegagalan yang terjadi karena abai pada pertimbangan ini.
                        Beberapa pola seperti community based resources management (CBRM) dan co-management yang dikembangkan dari model tradisional (kearifan lokal seperti hak ulayat) telah banyak diacu untuk mengembangkan pola pengelolaan sumberdaya yang bersifat partisipatif. Uraian-uraian berikut akan menjelaskan beberapa teknik-teknik pengelolaan perikanan yang dapat digunakan sebagai acuan.
 
1.         Pengendalain Jumlah, Ukuran, atau Jenis Ikan yang Tertangkap
  1. Penutupan daerah atau musim penangkapan
a.       Penutupan daerah atau musim penangkapan akan efektif untuk mengendalikan ukuran ikan yang tertangkap, asalkan kedua faktor tersebut memang mempunyai pengaruh yang nyata atas ukuran ikan yang tertangkap.
b.      Meskipun dari segi ekonomi regulasi ini hanya berpengaruh kecil terhadap perubahan biaya produksi, namun relatif sederhana dan mudah dipahami oleh nelayan dan pihak lain yang terkait sehingga mudah dilaksanakan.
c.       Pembatasan terhadap ukuran mata jaring atau ukuran mata pancing.
d.      Batas ukuran mata jaring atau mata pancing bagi setiap jenis ikan akan sangat berbeda sehingga penentuan ukuran mata jaring atau mata pancing yang efisien untuk perikanan yang bersifat multi jenis haruslah merupakan bentuk kompromi yang dapat berlaku bagi sekelompok jenis ikan yang merupakna target umum dari pengelolaan. Misalnya untuk perikanan pukat cincin (purse seine) untuk menangkap komunitas ikan pelagis kecil di Laut Jawa, ukuran mata jaring optimum adalah 18 mm pada bagian jaring pembentuk kantong (bunt) (Widodo, 1988).
e.       Pengendalian terhadap ukuran mata jaring atau mata pancing hanya akan berdaya guna mana kala dilaksanakan secara simultan dengan pengendalian atas jumlah upaya penangkapan.
f.        Regulasi tentang ukuran mata jaring kadang-kadang tidak efisien bila dilaksanakan di dalam usaha penangkapan udang, sebab jenis krustasea ini sangat mudah terjerat oleh jaring dengan ukuran mata yang jauh lebih besar sekalipun.
  1. Penentuan ukuran minimum ikan yang boleh ditangkap atau dipasarkan.
a.       Masing-masing jenis ikan harus ditentukan ukuran minimum yang boleh ditangkap.  Misalnya ukuran minimum untuk ikan layang (Decapterus ruselli) di Laut Jawa adalah 10,6 cm, sedang untuk ikan layang deles (D. macrosoma) 11,9 cm (Widodo).
b.      Keberhasilan dari ketentuan ini sangat ditentukan oleh kemampuan serta efisiensi pengawasan baik yang dilakuan di atas kapal maupun di darat.
c.       Keberhasilan upaya ini juga sangat ditentukan oleh pengaturan industri alat tangkap melalui pengaturan ukuran mata jaring.
d.      Model pengaturan ukuran yang boleh ditangkap dan diperdagangkan telah berhasil dilakukan di Australia untuk komoditas lobster (Panulirus sp.) dan berhasil menjadikan Australia sebagai produsen lobster terbesar di dunia setelah mengalami kehancuran sebelumnya.
  1. Larangan terhadap kegiatan penangkapan di saat dan tempat di mana terdapat konsentrasi ikan kecil-kecil sangat berperan di dalam mengendalikan ukuran ikan yang tertangkap. Untuk kebutuhan ini diperlukan pengetahuan tentang tempat memijah (spawning ground) dan tempat mengasuh (nusery ground) bagi beberapa jenis ikan yang dikelola.
 
2.         Pengendalain Upaya Penangkapan
  1. Pengaturan atas upaya penangkapan dapat dilakukan dengan melalui pembatasan atas suatu parameter atau kombinasi dari sejumlah parameter yang berpengaruh terhadap kegiatan penangkapan yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
  2. Pembatasan terhadap armada perikanan, termasuk jumlah, ukuran serta kekuatan mesin kapal.
a.       pengaturan ini mempunyai pengaruh langsung terhadap upaya penangkapan ikan. Misalnya, untuk kegiatan perikanan puakt cincin di Laut Jawa, jumlah dan ukuran kapal yang disarankan agar dapat dipertahanmkan sesuai dengan keadaannya dalam tahun 1986 (Widodo,1988).
b.      Pembatasan ini dapat pula merangsang terjadinya proses pengembangan teknologiuntuk peningkatan produktivitas dari kapal yang ada.
  1. Kombinasi penutupan daerah dan musim penangkapan mampu membatasi jumlah penangkapan pada tingkat yang dikehendaki. Jenis pembatasn ini tidak cukup memberikan peluang unutk menurunan biaya produksi dari usaha perikanan.
  2. Pembatasan terhadap jenis alat dan teknik penangkapan.
a.       Ketentuan ini teruatam berkaitan dengan pembatasan atas jenis serta karakteristik dari alat tangkap serta perlengkapan yang diperbolehkan atau dilarang. Misalnya larangan penggnaan dinamit dan racun dalam kegiatan penangkpan ikan.
b.      Ketentuan ini berkaitan dengan ukuran mata jaring yang lebih dimaksudkan untuk meningkatkan hasil tangkapan dengan cara melindungi individu-individu iakan yang masih kecil.
c.       Larangan terhadap penggunaan suatu jenis alat tangkap tertentu hanya akan efektisf mana kala alat tersebut memang benar-benar efisien.
d.      Implementasi regulasi tentang pembatasan alat dan teknik penangkapan bersifat mudah dan efektif terutama untuk mencegah terjadinya proses penipisan sediaan, tetapi kadang-kadang sangat kaku dan sama sekali tidak memenuhi tuntutan efisiensi ekonomi.
 
3.         Alokasi Jatah (Shared Allocation) dan Kesertaan Terbatas
  1. Pengendalian terhadap kuota hasil tangkapan per jenis atau kelompok jenis ikan dan bila memungkinkan juga per wilayah peraiaran.
a.       Pengendalian atas kuota dapat dilaksanakan dengan cara memberikan kebebasan menangkap kepada siapa saja sampai tercapai jumlah hasil tangkapan total yang telah ditetapkan sebelumnya (sistem kuota tunggal, single quota system), alokasi jatah dan kesertaan terbatas (alocation of shares and limited entry).
b.      Pengedalian kuota hasil tangkapan menempati urutan pertama dalam hal kelenturan dan kemudahan implementasinya, tetapi bila tidak diikuti dengan pembatasan upaya penangkapan, maka efisiensi ekonomi tidak akan terpenuhi.
  1. Pengendalian terhadap kuota upaya penangakapan.
a.       Pengendalian atas kuota upaya penangkapan dapat dilaksanakan dengan cara memberikan lisensi kepada sejumlah nelayan tertentu untuk melakukan penangkapan secara bebas (sistem kesertaan terbatas, limited entry system).
b.      Sistem pemberian lisensi bermanfaat tidak saja sebagai alat pengendali terhadap besarnya armada penangkapan serta hasil tangkapannya, tetapi juga sebagai sarana pemantauan terhadap laju pertumbuhan serta status daripada industri perikanannya.
c.       Pembatasan lisensi mengandung banyak kelemahan, diantaranya menyangkut (a) berapa jumlah lisensi yang akan dikeluarkan, (b) siapa yang dapat memperolehnya, dan (c) apakah hak kepemilikannya dapat dialihkan (transferable).
  1. Alokasi jatah untuk kuota hasil tangkapan (catch quota) atau kuota upaya penangkapan (effort quota) lingkup internasional harus diatur dan ditetapkan oleh negara-negara yang berkepentingan.
  2. Manakala jumlah penangkapan dari suatu sumberdaya perikanan multi nasional harus dibatasi, pelaksanaan sistem kuota tunggal akan lebih sederhana daripada sistem lisensi.
  3. Sistem pajak
a.       Pungutan pajak dapat dikenakan atas hasil tangkapan atau atas upaya penangkapan (misalnya terhadap kapal atau nelayan).
b.      Sistem pajak jarang dipergunakan sebagai wahana pengelolaan sumberdaya perikanan, sebab tidak dapat memenuhi efisiensi ekonomi, selain implementasinya akan banyak mengalami hambatan serta kurang luwes dalam pelaksanaan.
 
4.         Bentuk Lain Tindakan Pengelolaan Perikanan
  1. Penutupan daerah atau musim penangkapan untuk melindungi ikan-ikan pada saat mereka berpijah atau dalam perjalanan untuk memijah.
a.       Tindakan ini bertujuan untuk melindungi individu-individu ikan dewasa yang akan melakukan regenerasi unutk mendukung kelangsungan masa depan stok ini.
b.      Tindakan ini tentunya perlu didukung oleh basis informasi tentang keberasdaan bai waktu maupun tempat stok ikan yang akan memijah.
  1. Regulasi untuk melindungi kepentingan dari kelompok nelayan tertentu, misalnya larangan penggunaan pukat harimau untuk melindungi nelayan artisanal.
a.       Perlindungan terhadap kepentingan nelayan tradisional skala kecil dapat dilaksanakan dengan cara pemberian hak pemanfaatan atas bagian tertentu dari perairan pantai, laguna dan estuaria terhadap kelompok nelayan tertentu untuk usaha perikaan tangkap maupun budidaya (territorial use of right).
b.      Perlindungan ini juga diperlukan untuk menghindari benturan antara kelompok nelayan skala kecil dengan besar ataupun dengan usaha-usaha lain baik dengan perikanan maupun non perikanan.
  1. Kebijakan pemerintahan untuk mendorong investasi, terutama untuk perikanan lepas pantai serta perairan ZEE Indonesia, yang selanjutnya akan mempengaruhi jumlah penangkapan serta pola pemanfaatan sumberdaya.
  2. Kontrol sosial atas usaha penangkapan yang telah merupakan trdis di bebrapa daerah, misalnya sasi di Seram, yang pada dasrnya berusaha menjaga keseimbangan antara usaha penangkapan dengan daya dukung dari sumberdaya. Perikanan setempat.
 
5.         Pengelolaan Lingkungan Laut
  1. Penurunan kualitas air di daerah pemijahan (spawning area) dan daerah pengasuhan (nursery ground) harus dicegah. Di daerah pemijahan dan daerah pengasuhan tersebut tengah berlangsung periode kritis bagi stadium awal dari kehidupan berbagai ikan, krustasea, serta fauna laut lainnya, yang ditandai dengan tingginya laju kematian alami.
  2. Perbaikan habitat
a.       Perbaikan kualitas air dan habitat ikan di rawa-rawa pantai dapat dilakukan dengan memperbaiki kondisi kimiawi air, misalnya dengan menggunakan kapur untuk menurunkan derajat keasamannya.
b.      Banyak kawasan perairan Indonesia cocok untuk kegiatan budidaya tiram yang memerlukan tersedianya media untuk tempat menempel dari hewan tersebut. Penelitian di Pulau Pari dan Teluk Banten diperoleh bahwa benih tiram lebih banyak menempel pada genteng berlapis semen daripada genteng biasa dan berlapis kapur (Ismail dan Subagio, 1973).
c.       Bagi dasar perairan yang lembek dan berlumpur, lembaran-lembaran plastik dapat dipergunakan untuk melakukan konservasi dasar perairan tersebut sehingga dapat dimanfaatkan bagi usaha budidaya tiram dan beberapa jenis bivalvia.
d.      Perbaikan habitat bagi nelayan dapat dilakukan dengan meningkatkan kondisi sarana dan prasarana pemukiman, pelabuhan atau dermaga pendaratan, tempat pelelangan, fasilitas penanganan dan pengelolaan hasil tangkapan, serta pemasarannya.
  1. Terumbu karang buatan (artificial reefs)
a.       Terumbu karang buatan dapat dibuat dari ban bekas, kerangka kapal, mobil, bekas bangunan pengeboran minyak lepas pantai, dan lain-lain yang ditenggelamkan di laut, yang akan merupakan habitat baru bagi banyak jenis ikan ekonomis penting.
b.      Perlindungan karang yang masih dalam kondisi baik.
  1. penggunaan alat bantu pemikat ikan (fish attractant devices, FADs)
a.       Penggunaan rumpon dan payao (rumpon laut dalam) pada perikanan pukat cincin dan payang di Laut Jawa, serta perikanan tuna dan cakalang di Maluku dan Papua sangat berperan di dalam menurunkan biaya produksi.
b.      Jumlah dan lokasi antara satu alat pemikat dengan alat pemikat yang lainnya perlu diatur atau disepakati letaknya untuk menghindari berbagai konflik nelayan.
  1. Pengelolaan lingkungan hutan pantai
a.       Pengelolaan lingkungan hutan pantai harus memperoleh perhatian secukupnya, mengingat peranannya yang sangat menentukan baik terhadap unsur biotik maupun abiotik dari lingkungan laut.
b.      Pengelolaan hutan pantai juga mencakup pengelolaan daerah aliran sungai (DAS). Banyak terjadi kerusakan hutan pantai kerana semakin meningkatnya sedimentasi akibat berbagai kegiatan di daerah hulu seperti yang terjadi pada pantai posisir Lekoala desa borikamase kecamatan maros baru kabupaten Maros ……….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: